Tilep Dana Desa, Oknum Kaur Keuangan Terancam 20 Tahun Penjara

KAB. CIREBON - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon, melakukan penahanan terhadap tersangka inisial ES yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) tahun 2019 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2020.

Seperti diketahui, tersangka ES merupakan Kaur Keuangan atau Bendahara Desa Tenjomaya, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Sebelumnya terdakwa Mohamad Hasanudin yang merupakan kuwu setempat sudah diputuskan hasil sidangnya selama 3 tahun penjara dan tengah dilakukan banding. 

Baca juga: Petugas KPK ke Cirebon, Pejabat dan ASN Ketar Ketir

Untuk tersangka ES yang diduga terlibat atas kasus yang dilakukan terdakwa Mohamad Hasanudin ini pun terancam atau didakwa maksimal hukuman 20 tahun penjara oleh pihak Kejari Kabupaten Cirebon.

Dalam jumpa pers, Kepala Kejari Kabupaten Cirebon, Hutamrin menyampaikan, proses hukum kasus tersebut awalnya telah ditetapkan P21 terlebih dahulu untuk terdakwa Mohamad Hasanudin dan tersangka ES. 

Baca juga: Singgung Beda Perlakuan Bupati Mamteng dan Bupati Mimika, Tokoh Papua : KPK Jangan Pilih Kasih Usut Kasus Korupsi

"Untuk kepastian hukum kita ajukan dulu yaitu terdakwa Mohamad Hasanudin selaku kuwu atau kepala desa, " kata Hutamrin, di kantor Kejari Kabupaten Cirebon, Rabu (13/7/2022).

Ia melanjutkan, di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung, di dalam putusannya, bahwa ada kerja sama yang nyata antara terdakwa Mohamad Hasanudin dan tersangka ES.

Baca juga: KPK Periksa 2 Saksi Kasus Dugaan Suap Bupati Bogor Non Aktif AY, Salah Satunya Kabag Dinkes

Selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut pihak penyidik melakukan serah-terima tahap dua. Untuk tersangka ES ini. 

"Terdakwa Mohamad Hasanudin sudah diputus dengan pidana penjara selama tiga tahun kemudian ada uang pengganti sebanyak Rp 324 juta sekian dan uang denda sebesar Rp 200 jutaan, " katanya. 

Baca juga: Perkumpulan Jurnalis Terate Indonesia Resmi Daftarkan Diri Ke Kementerian Hukum dan HAM RI

Di mana, lanjut Hutamrin, dalam pertimbangan dalam putusan tersebut jelas tergambar ada keterlibatan atau kerja sama yang telah nyata terhadap tersangka ES selaku kaur keuangan atau bendahara desa. 

"Yang dikorupsi Dana Desa tahun 2019 dan BLT tahun 2020. Di mana penyidiknya adalah Polresta Kabupaten Cirebon, " katanya. 

Baca juga: Gawat, KPK Membuat Program Desa Antikorupsi

Yakni kata Hutamrin, ada BLT yang tidak disalurkan kepada yang berhak, kemudian ada Dana Desa yang tidak diperuntukan sebagaimana mestinya. 

"Ya BLT Covid-19 di tahun 2020, " ungkapnya.

Adapun total kerugian negara atas kasus korupsi ini, yakni sebesar Rp 325.142.857. Menurutnya, untuk sementara yang terlibat dalam kasus tersebut dua orang ini, tapi pihaknya akan melihat perkembangan terakhir hasil perkembangan dari tersangka ES ini. 

"Yang pasti dalam perkara Mohamad Hasanudin yang telah diputus telah menyebutkan ada kerja sama antara terdakwa Mohamad Hasanudin dengan tersangka ES. Dan putusannya lengkap kita terima walaupun sekarang dalam upaya banding. Oleh karena itu kita mengajukan untuk ke persidangan tersangka ES ini, " katanya.

Tersangka ES pun, kata dia, didakwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sama seperti yang didakwakan kepada Mohamad Hasanudin sebelum ada putusan PN. 

Baca juga: Heru Widodo: Berbatasan Langsung dengan Negara Lain, Batam Perlu Pengamanan Ekstra

"Untuk ancaman hukumnya sama yaitu di Pasal 2 dan Pasal 3 yang kita dakwakan yakni maksimal 20 tahun ancaman hukumannya, " ujar Hutamrin. (***)